Banner Bertuliskan "Tegakan Perda Jangan Tebang Pilih" Terpampang Sepanjang Jalur Puncak, KWP Minta Keadilan

BOGOR - Beberapa warga yang terhimpun dalam wadah Karukunan Wargi Puncak (KWP) melakukan aksi damai dan expresi keprihatinan atas kondisi kawasan Puncak Bogor yang saat ini makin tergerus keindahannya. 

Aksi pemasangan beberapa baner berisi pesan moral yang terbentang dari puncak sampai pintu tol Gadog tersebut, dalam rangka merespon kebijakan Pj. Bupati Bogor yang akan menata kawasan puncak berwawasan lingkungan sesuai peraturan yang ada. 

Baca juga: Tagana Pangandaran Tanamkan Cinta Lingkungan Sejak Dini Pada Anak-anak Sekolah

Sebelumnya Pj.Bupati Bogor, Asmawa Tosepu , bersama ajarannya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjanng jalan raya puncak sebagai bukti keseriusan Pemkab Bogor dalam menata kawasan puncak. 

" KPW prihatin atas nasib para pedagang yang warung-warungnya dibongkar, saat ini masih banyak pedagang enggan berdagang di rest area karena konsep pembangunan kios-kios seperti pasar, sementara keberadaan warung mereka sebelumnya sanggat memanjakan konsumen, karena menyuguhkan panorama alam puncak yang excotic dengan hamparan pepohonan tehnya", kata Dede Rahmat warga Puncak Bogor  yang tergabung dalam KWP, pada Kamis (11/07/24).

Baca juga: Yayasan Pangandaran Juara Indonesia (YPJI) Inisiasi Bimtek Bank Sampah Lingkup Kabupaten Pangandaran

"Tetapi dalam hal penataan kembali puncak,  KWP sangat mendukung penuh kebijakan Pj. Bupati dengan catatan bahwa kebijakan ini serius dan konsisten serta tidak tebang pilih", bebernya. 

Menurutnya, KWP akan terus menyuarakan dan mengawasi serta mengawal agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kerap memanfaatkan situasi, pasca pembongkaran warung-warung dari mulai simpang safari sampai dengan naringgul, tetapi pembongkaran yang dilakukan Pemda tersebut  terkesan tebang pilih, pasalnya masih banyak bangunan yang diduga tidak memiliki ijin. 

Baca juga: Wakil Gubernur Jawa Barat: Banjir Bandang Garut Diduga Resapan Air Yang Terganggu

" Pembongkaran tersebut menyisakan tanda tanya dan ada rasa ketidakadilan karena masih berdirinya beberapa warung dan bangunan besar yang disinyalir menyalahi aturan namun masih berdiri kokoh bahkan ada yang masih melakukan aktivitas pekerja padahal menurut Pj.Bupati proyek tersebut dihentikan untuk dikaji ulang perijinannya bahkan ada satu bangunan megah ex rindu alam yang nyata-nyata belum mengantongi perijinan namun tetap beroperasi", imbuhnya. 

KWP masih melihat adanya tebang pilih dalam kebijakan ini sehingga aksi damai yang dilakukan KWP kali ini dengan memasang beberapa baner mulai dari simpang gadog sampai dengan tugu perbatasan semata-semata dalam rangka mendorong Pemda Bogor untuk serius dalam mengurus kawasan puncak. 

Baca juga: Bertepan Hari Anti Korupsi Dunia, Koalisi Ormas di Kabupaten Sukabumi Gelar Aksi Damai

" Kami berharap keseriusan pemda dalam penata kawasan puncak  bukan hanya dari sisi pariwisata saja, melainkan keberlangsungan alam dan kelestariannya sebagaimana puncak adalah daerah resapan dan konservasi yang dalam kurun waktu beberapa tahun ini sangat masif adanya alih fungsi terutama di lahan-lahan HGU PTPN 1 Gunung Mas dan ada beberapa proyek nampak dilahan-lahan PT.SSBP yang sama menguasai lahan HGU perkebunan teh", pungkasnya.***(red). 

Sumber: Kerukunan Warga Puncak.

Baca juga: Turasin: Pemulung Sampah TPA Purbahayu, Kami Pahlawan Lingkungan